Tata Cara dan Prosedur Pendirian Usaha Jasa Kurir

admin_jovanNewsLeave a Comment

Tata Cara dan Prosedur Pendirian Usaha Jasa Kurir (Pengiriman Barang)

Oleh : pakpos.id

Usaha atau bisnis pengiriman barang yang sering disebut jasa kurir memang tidak bisa begitu saja berdiri. Dengan posisinya yang strategis dan krusial bagi masyarakat maka usaha kurir ini diatur oleh pemerintah dengan sebuah peraturan dan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur usaha ini sendiri adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi. Izin penyelenggaraan bidang kurir dan pos ini memang berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menunjuk pelaksananya yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Nah dari sini bagi Anda yang memang berencana ingin menjalankan usaha dibidang kurir maka Anda harus mempersiapkan beberapa hal terkait peraturan tersebut. Lalu seperti apakah teknis prosedur pendirian usaha jasa kurir ini? Berikut ulasannya.

Cakupan Izin Penyelenggaraan Kurir dan Pos

Sebelum membahas tata cara perizinan usaha kurir, kita perlu mengetahui beberapa layanan dan jenis perizinan yang akan diperoleh. Layanan dari izin penyelenggaraan kurir dan pos sendiri meliputi :
1. Logistik
2. Komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik
3. Paket
4. Keagenan pos
5. Transaksi keuangan
Sementara itu untuk jenis izin penyelenggaraan usaha kurir dan pos ini terdiri dari :
1. Izin penyelenggaraan pos nasional (dimana cakupan operasinya lebih dari 3 provinsi)
2. Izin penyelenggaraan pos provinsi (dimana cakupan operasinya lebih dari 4 kabupaten/kota)
3. Izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

Persyaratan Administratif

Hal pertama yang perlu Anda cermati dalam tata cara pendirian usaha jasa pengiriman barang atau kurir ini adalah persyaratan administrasi. Secara umum persyaratan administrasi untuk mendirikan usaha atau bisnis kurir ini yaitu :
1. Telah berbadan hukum Indonesia dimana salah satu bidang usahanya melakukan penyelenggara jasa titipan dan telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
3. Akta pendirian usaha (PT) / notaris
4. Mempunyai modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Tanda daftar perusahaan KTP pimpinan perusahaan
6. Rencana kerja 5 tahun (business plan) penyelenggara jasa titipan
7. Surat keterangan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram
8. Surat keterangan domisili usaha
9. Surat pakta integritas pemohon

Mekanisme Perizinan Usaha Kurir dan Pos

Sementara itu untuk tata cara atau prosedur pengajuan usaha jasa pengiriman barang dengan pembukaan kantor pusat atau kantor cabang adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah
2. Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara
 Fotocopy Surat Ijin Penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT)
 Fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU)
 Surat rekomendasi pendirian kantor cabang dari pemerintah daerah
3. Permohonan izin penyelenggaraan usaha kurir dan pos ini nantinya akan diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan jenis izin dan jenis layanan
4. Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pos
5. Izin Penyelenggaraan Pos kemudian akan ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan
6. Terakhir, pemohon membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya izin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *